Copyright adalah gunung es yang tak pernah tuntas dibahas. Selalu ada sisi bawahnya yang sedikit demi sedikit menampakkan diri sehingga membutuhkan pembahasan terus-menerus perihalnya.

Copyright, Hak Pengarang, atau Hak Cipta, memiliki sejarah panjang yang hampir sama panjangnya dengan sejarah penerbitan. Pada masa-masa awal pemberlakuan undang-undang copyright dalam bentuknya yang masih sederhana di Inggris 1662, undang-undang tersebut belum banyak diikuti. Lalu ketika terjadi migrasi dari Inggris ke Amerika, pelanggaran copyright justru menjadi salah satu tindakan yang membantu menyebarkan buku-buku di tanah baru tersebut.

Berikut dua pandangan sehubungan dengan copyright yang disajikan dalam Sidang Komisi Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh Buldanul Khuri dan Muhidin M. Dahlan.

Copyright Hanya Untungkan Pihak Kuat

Buldanul Khuri dari Penerbit Mata Bangsa menyatakan penolakannya atas copyright dalam Sidang Komisi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada Selasa (19/09) di Dongeng Kopi. “Menurut saya ini (copyright) hanya akan menguntungkan bagi yang kuat, yang memiliki modal sosial yang besar. Ada pihak yang merasa terganggu kapitalnya,” ujar Buldanul. Seperti yang diketahui sebelumnya, seorang penulis asing menyebut penerbit yang dikelola Buldanul menerbitkan salah satu bukunya tanpa ada copyright.

Masih menurut Buldanul, menerbitkan buku tanpa copyright yang dilakukan beberapa penerbit indie bukanlah sebuah pembajakan yang dilakukan demi memperkaya diri. Dia juga menambahkan:

“Saya menerbitkan buku itu dengan editor yang dibayar, penerjemah yang dibayar, dan menjualnya dengan cetakan terbatas. Jadi tidak membuat kami juga jadi kaya."

Penerbit Gambang pun pernah mengalami hal yang sama saat menerbitkan buku penulis Juan Rulfo beberapa tahun silam. Penerbitnya kemudian dilarang mencetak lagi buku tersebut karena copyrightnya sudah dibeli oleh salah satu penerbit mayor ternama. Menurut Ditto dari Penerbit Gambang, nama-nama penting macam Rulfo atau Marquez yang hanya dikenal mahasiswa sastra, sangat penting untuk dibaca karya-karyanya secara luas.

“Waktu itu kami mungkin rela jadi ‘rampok’ karena merasa nama-nama besar ini sangat penting diketahui publik sementara tidak ada satu pun penerbit mayor yang menerbitkannya. Tapi lalu kami hentikan setelah disomasi oleh sebuah penerbit mayor yang sudah membeli copyrightnya setelah buku itu kami terbitkan,”ungkap Ditto.

Pentingnya Copyright Dalam Korps Sastra Dunia

Muhidin M. Dahlan dalam Sidang Komisi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) mengatakan bahwa masalah copyright pernah menjadi sangat penting di Indonesia pada masa lalu. Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah lembaga yang menjunjung tinggi masalah copyright. PKI bahkan menurut data yang disampaikan Muhidin, memiliki divisi khusus yang mengatur mekanisme penerjemahan buku-buku penting dari berbagai negara, lengkap dengan urusan copyright-nya. 

“Pada 1963 ketika Pramoedya Pramoedya Ananta Toer bicara soal hak cipta bahwa ketika plagiarisme dibiarkan, kita (Indonesia) tidak punya hak untuk bicara tentang sastra Indonesia di korps sastra dunia, padahal saat itu Indonesia menjadi tuan rumah terciptanya korps sastra Asia, Afrika, dan Amerika Latin,”ungkap Muhidin.  

Di sinilah menurut Muhidin PKI lewat divisi penerjemahannya itu bekerja menghubungkan pengarang satu dengan yang lain lintas negara agar buku-buku berbahasa asing dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia, pun sebaliknya.

 


Kredit Gambar : pixabay
Margareth Ratih Fernandez
Redaktur pelaksana di EA Books. Bermukim di Jogja.
Bagikan :

© 2016 PoCer.co | Buku Dibaca Penerbit Bicara