08 Jan 2017 Adhe Peristiwa Literasi

Satu abad Balai Pustaka, masih banyak sisi-sisi kisahnya yang belum tersentuh. Salah satunya adalah bagaimana perseteruan sayap kiri dan sayap kanan Sarekat Islam juga terefleksikan dalam rumah penerbitan itu.

PADA TAHUN 2017, Balai Pustaka berusia satu abad. Lembaga penerbitan milik pemerintah ini telah melahirkan banyak sekali buku bacaan yang dikonsumsi masyarakat sejak zaman Hindia Belanda hingga zaman Indonesia Merdeka. Pengaruhnya menyusup ke pelbagai kelompok masyarakat. Dari bocah-bocah usia sekolah dasar hingga sastrawan ternama. Dari bangsawan hingga intelektual. Bahkan jurnalis senior Mochtar Lubis (1995) mengatakan, “Saya suka baca. Ayah saya punya perpustakaan lengkap. Banyak buku terbitan Balai Pustaka. Saya suka buku sejarah dunia yang diindonesiakan oleh Haji Agus Salim.”

Selain produk buku, Balai Pustaka juga pernah diisi oleh awak redaksi yang mumpuni. Setelah hancurnya kekuasaan kolonial Belanda, lembaga penerbitan itu menjadi tempat yang menyenangkan bagi para seniman. Pelukis Nashar mengaku sering berkunjung karena ia bisa banyak belajar dari orang-orang kreatif yang bekerja di sana. Pengarang-pengarang terkenal seperti Idrus dan Achdiat Kartamihardja duduk sebagai editor sastra. Dua teman Nashar sesama pelukis juga menjadi ilustrator di penerbit tersebut, yaitu Nasjah Djamin dan A. Wakidjan.

Pernyataan Lubis seperti menafikan kenyataan bahwa Balai Pustaka adalah rumah penerbitan yang didirikan untuk mengontrol rakyat pribumi agar selalu sesuai dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda melalui penerbitan bacaan-bacaan yang “non-ideologis”. Pernyataan Nashar seolah-olah menutup fakta bahwa di luar kemeriahan kreativitas di divisi keredaksian, Balai Pustaka menjelang akhir kekuasaan kolonial di Hindia Belanda menggunakan orang-orang tahanan sebagai buruh demi menekan ongkos produksi. Lubis dan Nashar mungkin juga tidak tahu bahwa dalam pandangan kelompok-kelompok radikal kiri pada tahun 1920-an, bekerja di Balai Pustaka dan membantu kerja-kerja kepenulisan dan keredaksian di tubuh penerbit tersebut adalah “pengkhianatan” atas perjuangan kemerdekaan nasional.

Hadji Agoes Salim dan Abdoel Moeis memasuki Balai Pustaka ketika mereka masih aktif di dunia pergerakan demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun, mereka masuk ke sana justru karena alasan perbedaan cara pandang dengan kelompok aktivis lainnya tentang perjuangan untuk kemerdekaan.

Sebagai petinggi-petinggi Sarekat Islam, pilihan Salim dan Moeis menunjukkan keterkaitan dasar pikiran mereka tentang perjuangan melawan kolonialisme Belanda dengan kesediaan mereka memasuki organ-organ bikinan Belanda (Volksraad, Indie Weerbaar, Balai Poestaka). Karena mereka berdua berada dalam lingkup terdalam konflik internal Sarekat Islam pula maka keterlibatan mereka di Balai Pustaka menjadi tampak berbeda dengan keterlibatan sosok-sosok pribumi lainnya di sana. Latar belakang Salim dan Moeis berada di sana tidak sama dengan latar belakang profesionalisme Armijn Pane, Sanusi Pane, Adinegoro, Dajoh, Damhoeri, Raden Ardiwinata, Raden Memed Sastrahadiprawira, Nur Sutan Iskandar, dan Aman Madjoindo.

Kisah panjang tentang masuknya kaum pribumi di Balai Pustaka dapat dirunut sejak era Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels menginisiasi pendirian Landsdrukkerij pada 22 November 1809. Landsdrukkerij adalah lembaga penerbitan yang berasal dari penggabungan percetakan swasta dan negara. Lembaga, yang bertempat di Weltevreden, ini lantas menjadi salah satu yang paling maju di kawasan Asia Tenggara.

Sekira satu abad kemudian, pemerintah betul-betul menjadikan lembaga penerbitan sebagai senjata untuk menekan rakyat Hindia Belanda. Melalui Keputusan Pemerintah No. 12 pada 14 September 1908 pemerintah kolonial mendirikan Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur (Komisi Bacaan Rakyat) dengan Dr. G.A.J. Hazeu sebagai ketua. Komisi ini memiliki enam orang anggota, yang bertugas memilih bacaan-bacaan yang sesuai untuk rakyat Hindia sebagai pertimbangan bagi Direktur Pendidikan. Orang-orang pribumi yang bekerja sama dengan komisi ini antara lain Patih Sukabumi Raden Soeria Nata Pamekas dan Patih Batavia Raden Mas Aria Dipa Koesoema.

Komisi Bacaan Rakyat juga dibantu oleh pekerja-pekerja pribumi, termasuk Hoesein Djajadiningrat yang dipromosikan oleh C. Snouck Hurgronje, kolega lawas Hazeu di Het Kantoor voor Inlandsche zaken (Kantor Penasihat Kolonial untuk Urusan Pribumi). Hoesein dan kakaknya, Pangeran Ahmad Djajadiningrat, menurut A.P.E. Korver (1985), memang menjadi murid Hurgronje. Bandingkan dengan saudara kandung mereka lainnya, yaitu Hasan Djajadiningrat, yang menjadi tokoh Sarekat Islam berpengaruh di Jawa Barat di masa awal pergerakan nasional.

Pengaruh Hurgronje terhadap Sarekat Islam lebih sedikit dibanding pengaruh Hazeu. Mungkin karena Hurgronje khawatir sentimen anti-Islam yang melekat pada dirinya sebagaimana yang terdengar lirih di masyarakat akan membuatnya tidak disukai Sarekat Islam. Tak heran jika Hazeu menjadi sosok yang lebih kuat masuk ke kubu Sarekat Islam.

Menurut Aqib Suminto (1985), Hazeu adalah orang yang sudah sejak tahun 1916 berhubungan dekat dengan Sarekat Islam. Dalam rangka kongres yang berlangsung pada 17-24 Juni 1916 di Bandung, misalnya, ia menerima seluruh tokoh Sarekat Islam di rumahnya, sejak pimpinan pusat sampai utusan ranting, di mana ia mendengarkan keluhan-keluhan dan memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Hazeu pula yang mendapat tugas untuk memeriksa kondisi masyarakat setelah meletusnya Peristiwa Cimareme oleh Sarekat Islam Afdeeling B di Garut, Jawa Barat, pada tahun 1919.

Pada masa kepemimpinan Hazeu, D.A. Rinkes menjabat sebagai Sekretaris Komisi Bacaan Rakyat. Rinkes pula yang mengajukan usul kepada pemerintah untuk didirikannya perpustakaan demi memperlancar penyebaran terbitan-terbitan Komisi Bacaan Rakyat. Hasilnya, keluarlah Keputusan Pemerintah No. 5 pada 13 Oktober 1910 tentang pembentukan perpustakaan-perpustakaan dengan nama Taman Poestaka.  

Kemudian berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 63 pada 22 September 1917 didirikanlah Kantoor voor de Volkslectuur yang berdiri sendiri dan dipimpin oleh seorang Hoofdambtenaar. Lembaga ini sekaligus mendapat nama baru yaitu Balai Poestaka. Nama Balai Poestaka, menurut Ajip Rosidi (1979), diusulkan oleh Agoes Salim yang bekerja sebagai Hoofdredacteur di sana pada tahun 1917-1919.

Rinkes memimpin Balai Pustaka, lembaga penerbitan yang mengambil alih pekerjaan Komisi Bacaan Rakyat. Ia ingin rumah penerbitan ini memproduksi buku-buku yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, seperti pelajaran keterampilan, pertanian, tanaman, ilmu alam, mendidik anak, maupun nasihat tentang tingkah laku. Dengan kata lain, seperti dikatakan Yamamoto Nabuto (1995), Balai Pustaka dimaksudkan untuk menyediakan bahan-bahan bacaan yang “aman”.

Siapa orang yang merespons dengan cepat maksud Rinkes itu?

Agoes Salim.

Pada tahun pertama berdirinya Balai Pustaka, Salim bersama B. Vrijburg menerbitkan buku Soeloeh menternakkan hidoep-hidoepan. Selama bekerja di sana, Salim juga menerjemahkan karya-karya yang membahas peternakan dan bahaya madat.

Balai Pustaka memang memerlukan bantuan orang-orang pribumi di divisi keredaksian. Hal ini pula yang membuat D.K. Ardiwinata pengarang novel pertama berbahasa Sunda, kata Mikihiro Miroyama (2003), menjadi kepala editor Balai Pustaka untuk seksi Sunda. Tapi, keterlibatan penulis cum aktivis pergerakan politik di sana tentu saja berbeda dengan Ardiwinata. Ketika Salim menjadi kepala redaksi Balai Pustaka, maka telaah atas kegiatannya itu harus melampaui telaah urusan pekerjaan keredaksian sebuah lembaga penerbitan semata.

Kenapa Salim aktif di lembaga penerbitan milik pemerintah kolonial?

Ketika memberi kuliah di Cornell University, AS, pada tahun 1953 Salim berkata, “Sejak di HBS saya telah menjauh dari Islam, hanya karena keluarga yang taat saya tetap Islam.” Di masa HBS itu Salim memang menjalani kehidupan ala Barat, menerima konsep sosial-demokrasi, dan “menjauh dari Islam”. Ia baru kembali menjadi muslim yang taat setelah sang ayah meyakinkan dirinya bahwa ada sarjana Belanda yang masuk Islam, yaitu Snouck Hurgronje. Sejak itu pula Salim membaca buku-buku karya Hurgronje.

Pada tahun 1906 Salim ditawari bekerja oleh Hurgronje sebagai Konsul Belanda di Jeddah, Arab Saudi. Ia menjalaninya hingga tahun 1911. Pada tahun 1915-1917 ia bekerja di penerbitan Indonesische Drukkerij, lalu menjadi Hoofdredacteur untuk bahasa Melayu di Balai Pustaka. Ada yang menyebutkan bahwa ia bekerja di sana hingga tahun 1934 dengan merujuk pada salah satu karya terjemahannya yang terakhir, yaitu Tjerita Mowgli Anak Didikan Rimba dari karya asli Rudyard Kliping walau buku ini diterbitkan Balai Poestaka pada tahun 1948. Bandingkan dengan pernyataan Solichin Salam (1963) bahwa, “… hingga tahun 1919 beliau masih bekerdja disana.”

Pada tahun-tahun aktivitas Salim di Komisi Bacaan Rakyat dan Balai Pustaka, ia juga aktif di Sarekat Islam. Ketika buku yang dikarangnya bersama B. Vrijburg terbit tahun 1917, benih-benih radikalisme kiri mulai tumbuh di kubu SI Semarang. Pada waktu inilah ia bereaksi keras. Dalam artikelnya di surat kabar Neratja edisi 1 Oktober 1917, ia menyebut kelompok SI Semarang sebagai kaum yang, “… hendak membagi bangsa kita atas ‘kaoem pekerdja’ dengan ‘kaoem bermodal.’ Kaoem itoe jang membatalkan hak-milik, jang memakai nama ‘socialist’ jang dibangoenkan dan dikembangkan dalam negeri ini oleh toean-toean Sneevliet, Baars d.l.l.” Ia juga menulis, “… kaoem ‘’socialist‘ itoe memboeta toeli sadja hendak memindahkan sengketa dan perselisihan di roemah tangganja (Eropa) ke tanah air kita.”

Salim sudah tergabung dengan Komisi Bacaan Rakyat sebelum Sarekat Islam, yang dimasukinya tahun 1915, dilanda konflik ideologis yang menimbulkan perpecahan: SI Putih dan SI Merah. Alasan yang paling mungkin kita duga dari keterlibatannya di lembaga penerbitan itu adalah kesadarannya akan pentingnya penguasaan bahasa dan pengetahuan oleh rakyat pribumi. Namun, pijakannya di kubu Oemar Said Tjokroaminoto dalam konflik ideologis di tubuh Sarekat Islam membuatnya tampak berada di kubu kolonial karena pada saat yang sama ia menerbitkan buku-buku non-ideologis melalui Balai Pustaka. Posisinya sebagai editor di sana menjadi tampak sangat bertentangan dengan posisi lawan-lawan politiknya di kubu SI Merah yang menganggap buku-buku Balai Pustaka sebagai upaya pengalihan pemerintah kolonial atas isu-isu kemerdekaan Bumiputra.

Salim adalah seorang kompromis demi perluasan wawasan dan pengetahuan rakyat. Ia membela buku, dari rahim mana pun buku itu lahir. Ia juga menggerakkan tulisan melalui koran sebagaimana ia tunjukkan saat ia memimpin surat kabar Neratja dan aktif di Oetoesan Hindia. Tapi, sebagai muslim yang pernah “menjadi Barat”, lalu terpengaruh buku-buku Hurgronje, ia lantas menjadi anti-komunis. Ia sungguh berbeda dengan sang adik, Chalid Salim, tokoh komunis yang dibuang ke Boven Digoel selama 15 tahun, lalu menjadi pemeluk Katolik.

Kolega Salim yang juga aktif di Balai Pustaka adalah Abdoel Moeis. Dengan melihat tahun kelahiran karya terjemahannya yang pertama tahun 1923, Moeis bekerja untuk Balai Pustaka justru di tengah konflik internal Sarekat Islam. Ia bahkan mengalami langsung serangan-serangan kubu radikal kiri di tubuh Sarekat Islam sejak ia bersama Tjokroaminoto menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat). Walaupun Semaoen, Darsono, dan anggota-anggota SI Semarang lainnya menentang Volksraad, Moeis menganggap Volksraad sebagai tempat yang tepat untuk menggerakkan harapan-harapan pemuda. Dengan Volksraad pula suara Bumiputera akan lebih terakomodasi demi membentuk pemerintahan sendiri bagi Hindia.

Sikap Moeis yang kompromis terhadap pemerintah kolonial tampak pula ketika ia pada tahun 1917 mewakili Sarekat Islam diutus ke Belanda sebagai anggota Indie Weerbaar, sebuah komite bentukan pemerintah yang akan membicarakan masalah pertahanan bagi rakyat Hindia. Walau ditentang oleh SI Semarang, ia tetap berangkat ke Belanda.

Sebagaimana Salim, Moeis juga menentang kubu radikal kiri di Sarekat Islam. Ia tak sejalan dengan Semaoen, Darsono, Tan Malaka, dan lain-lain yang menurutnya sangat dipengaruhi Henk Sneevliet. Dalam tulisannya di Sinar Djawa edisi 2 Oktober 1917, ia menulis, “… SI Semarang masih koeat melengkat pada Sneevliet, karena djiwanja SI Semarang ialah Semaoen, sedang toelang tonggong Semaoen ialah Sneevliet. Boekankah kita tahoe penghidoepan Semaoen ialah dari perkoempoelan VTSP, sedang Djiwanja VTSP ialah Sneevliet poela.”

Sikap keras Moeis terhadap SI Semarang setidaknya muncul lugas dua kali. Pertama dalam polemiknya dengan Darsono pada tahun 1918 yang bahkan membuat Darsono berani menuduh tulisan Moeis tidak keluar dari isi kepalanya sendiri, tetapi ada orang lain yang turut campur dalam tulisannya. Sedangkan pertikaian terbuka lainnya terjadi antara Moeis dengan Semaoen dalam Kongres III Central Sarekat Islam pada 29 September - 6 Oktober 1918 di Surabaya. Perdebatan ini menjadi benih perpecahan di tubuh Sarekat Islam.

Moeis memang sama kompromisnya dengan Salim. Mereka berdua menjabat sebagai petinggi Central Sarekat Islam (CSI) pimpinan Tjokroaminoto. Buktinya, kebijakan pemetintah tentang aturan pemogokan-pemogokan buruh pada tahun 1918-1919 mendapat sambutan baik dari CSI. Namun Semaoen, Darsono, dan Marco Kartodikromo menentangnya.

Moeis belum menulis buku ketika Mas Marco Kartodikromo menerbitkan Mata Gelap (Drukkerij Insulinde, 1914) dan Student Hidjo (Masman & Stroink, 1919), juga ketika Semaoen menerbitkan Penoentoen Kaoem Boeroeh (1919) dan Hikajat Kadiroen (1920). Selisih sebentar dari waktu terbit buku-buku yang tergolong “Bacaan Liar” itu, Moeis justru bekerja untuk Balai Pustaka. Selama di sana, ia menerjemahkan dan menerbitkan Don Kisot karya Cervantes, Tom Sawyer Anak Amerika (Mark Twain), Sebatang Kara (Hector Melot), dan Tanah Airku (C. Swaan Koopman) masing-masing pada tahun 1923, 1928, 1932, dan 1950.

Pada 8 Februari 1922 Moeis ditangkap dan diasingkan ke Garut. Ini adalah kota kecil yang pernah pikuk dengan dunia penerbitan buku oleh duo Karel Frederik Holle dan Moehamad Moesa untuk buku-buku berbahasa Sunda yang disesuaikan dengan kemauan pemerintah kolonial.

Menurut Maman S. Mahayana dalam buku Akar Melayu (2001), Moeis tinggal sebagai petani di Garut pada tahun 1924. “Dia mengawali penulisan novelnya awal tahun 1927 saat dia sudah meninggalkan kegiatan politiknya dalam Sarekat Islam selama lebih dari satu dasawarsa (1912-1924),” tulis Maman. Tapi, dengan melihat Don Kisot, karya terjemahannya yang pertama kali diterbitkan tahun 1923, Moeis sudah bekerja sebagai penerjemah untuk Balai Pustaka sejak ia masih aktif di Sarekat Islam. Karya orisinal pertamanya sendiri adalah roman Salah Asoehan pada tahun 1928. Karya-karyanya selanjutnya adalah Pertemoean Djodoh (1933), Soerapati (1950), dan Robert Anak Soerapati (1953). Semuanya dari rahim Balai Pustaka.

Medan pertarungan ideologis sayap kanan Sarekat Islam yang diwakili Salim dan Moeis kontra sayap kiri yang diwakili Semaoen, Marco, Tan Malaka, Darsono, dan lain-lain memang tidak hanya berlangsung dalam polemik di surat kabar. Mereka pernah saling teriak untuk kasus-kasus Volksraaad, Indie Weerbaar, dan Partijdiscipline Sarekat Islam. Mereka saling berargumen di pelbagai surat kabar untuk menegaskan pemikiran dan pilihan aksi mereka walau sama-sama berasal dari Sarekat Islam. Namun, perbedaan cara mendidik kaoem kromo melalui bacaan telah membuat mereka bersilang jalan.

Salim lama berkecimpung di Komisi Bacaan Rakyat, memasuki Sarekat Islam, lalu menduduki posisi penting di Balai Pustaka.  Ia bahkan berada di rumah yang sama dengan Rinkes ketika Marco menerbitkan Mata Gelap yang mengkritik degradasi moral pribumi akibat “pembaratan” budaya oleh kolonialisme Belanda. Salim menerjemahkan buku-buku fiksi dan sejarah dunia sesuai tugas dari Balai Poestaka yang secara konten berbeda dengan buku-buku yang dikategorikan “Bacaan Liar”. Salim ingin meningkatkan wawasan rakyat Hindia melalui buku-buku terbitan Balai Pustaka walau ia tahu bahwa lembaga penerbitan itu didirikan dan dimiliki pemerintah kolonial.

Selepas konflik internal Sarekat Islam, Semaoen dan kawan-kawan mendirikan Partai Kommunist Hindia lalu menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketika Komisi Batjaan Hoofdbestuur PKI menerbitkan buku-buku yang disebut Rinkes sebagai “Bacaan Liar”, tujuan awalnya bukan untuk melawan dominasi Balai Pustaka melainkan demi pendidikan bagi rakyat. Dengan kata lain niat awal mereka segaris dengan niat awal Salim melalui Balai Pustaka. Tapi, sayap kiri ini semakin jelas menyerang Balai Pustaka setelah mereka melihat Salim dan Moeis berada di sana dan membantu penerbitan buku-buku yang disesuaikan dengan semangat kolonial. Bahkan Moeis melakukannya sejak ia aktif di Sarekat Islam dan kubu kiri giat merilis “Bacaan Liar” melalui SI Semarang. Bagi sayap kiri, perbuatan Salim dan Moeis itu turut menunjang dominasi kolonial terhadap kesadaran rakyat Hindia.

Perseteruan sayap kanan dan sayap kiri di tubuh Sarekat Islam memang tidak hanya terefleksikan dalam konflik CSI vs SI Semarang atau Sarekat Islam vs Sarekat Ra’jat. Medan pertikaian dua kubu itu juga tidak akan hanya kita kenal dalam kisah saling ejek tentang kumis dan jenggot oleh Agoes Salim dan Moeso dalam sebuah rapat Sarekat Islam. Mulai hari ini kita tahu bahwa Salim, juga Abdoel Moeis, pernah menyandarkan diri mereka pada Balai Pustaka sebagai upaya menghindarkan rakyat dari bacaan-bacaan yang penting untuk kemerdekaan rakyat.


Kredit Gambar : Santi J.N (santijehannanda.com)
Adhe
Adhe adalah salah satu tokoh perbukuan Jogja. Penulis buku Declare, dan saat ini berdiri di balik penerbit Octopus.
Bagikan :

© 2016 PoCer.co | Buku Dibaca Penerbit Bicara