Buku pelajaran seringkali akurasi isinya dikalahkan oleh keengganan penulisnya menggunakan referensi selain internet. Hasilnya, selain isinya yang "berlubang-lubang", nasib akhirnya adalah dijual murah kiloan.

Buku peladjaran mungkin ketinggalan zaman sebelum diterbitkan karena pengetahuan dalam sesuatu mata peladjaran senantiasa berobah dan timbullah konsekwensi-konsekwensi serius karena ketinggalan dalam sesuatu hal jang pokok. Maka sangat penting bagi penulis mengikuti perkembangan pengetahuan dengan tetap membatja madjalah-madjalah ilmu, biarpun ilmu baru dan pengetahuan jang didjabarkan dari pada jang ketjil dalam buku peladjarannja.

(A.J. Loveridge, 1972: 27).

 

Terlambat dan malas mempelajari buku-buku pelajaran di sekolah, dari masa ke masa, mengakibatkan bebal tanpa ujung dan kehabisan malu. Dulu, Niels Mulder sudah mengingatkan melalui buku berjudul Wacana Publik Indonesia (2003). Orang dari negeri jauh itu ingin mengerti Indonesia dengan meneliti buku-buku IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Hasil penelitian dipublikasikan berharap ada tanggapan atau kemauan kalangan sarjana Indonesia melanjutkan penelitian. Di Indonesia, IPS adalah pelajaran di ranah kesemuan. Ideologisasi berlangsung demi nalar bernegara tapi memiliki bolong-bolong pengetahuan. IPS kelebihan muatan, memicu letih bagi murid untuk mengetahui segala hal. IPS pun jadi trauma pelajaran.

Kini, IPS muncul lagi sebagai masalah. Pokok masalah berbeda dari penelitian Niels Mulder. Ironi buku muncul berbarengan protes mengenai pengakuan Amerika Serikat bahwa Jerusalem adalah ibu kota Israel. Buku berjudul IPS Terpadu Kelas VI Jilid A (2006) dan Senang Belajar IPS Kelas VI (2015) mendahului pencantuman ibu kota Israel adalah Jerusalem. Dua buku dari penerbit besar dan terkenal Yudhistira itu memicu protes, mengangkut urusan politik, ilmu, dan agama. Kesalahan terlambat diketahui dan diusut secara beradab. Kita tambah bersedih dan malu mengetahui urusan buku pelajaran (utama dan pendamping) di Indonesia selalu amburadul. Buku pelajaran terlalu gampang memicu geger.

Kita mulai mengerti ada masalah pelik buku pelajaran berkaitan penulis, kurikulum, penerbit, toko buku, guru, dan murid. Buku pelajaran pun urusan kekuasaan dan pendapatan. Dulu, kebijakan mendirikan sekolah-sekolah di tanah jajahan dibarengi kebijakan pengadaan buku pelajaran. Murid belajar tergantung ketersediaan buku pelajaran. Pemerintah kolonial memiliki sikap ideologis dan keilmuan dalam menerbitkan dan mengedarkan ke sekolah-sekolah. Dulu, masalah memicu perdebatan adalah ilmu bumi dan sejarah. Buku-buku pelajaran ilmu bumi lazim ditulis para sarjana Belanda. Di buku pelajaran, murid-murid disuguhi muslihat berkaitan takaran mempelajari Belanda ketimbang Indonesia. Pada 1930, terbit buku berjudul Ilmoe Boemi: Negeri Belanda dan Pantja Benoea susunan G. Vriens dan R.J. Djajaatmadja. Pengetahuan tentang Belanda sengaja diutamakan ketimbang Indonesia.

Keinginan mengubah warisan buku pelajaran ilmu bumi dari para sarjana Belanda dilakukan setelah Indonesia merdeka. Pada 1954, terbit buku berjudul Ilmu Bumi Indonesia susunan P. Nataprawira. Peta kecil Indonesia dalam lingkaran di sampul buku memastikan kebenaran judul buku. Tebal 32 halaman. Buku itu terbitan Economie, Bandung. Penjelasan dari penulis:

“Dalam masa darurat ini disekolah-sekolah sangat kekurangan buku-buku. Diantaranja sangat dibutuhkan buku ilmu bumi jang praktis dan sesuai keadaan zaman. Terdorong oleh kebutuhan sendiri sebagai guru dan atas desakan teman-teman sedjawat jang membutuhkan, maka saja susun buku Ilmu Bumi Indonesia dalam suasana tanah air kita merdeka dan berdaulat.”

Buku itu seperti sanggahan pada buku lawas berjudul Ngelmoe Boemi: Negari Walandi lan Boewana Enggal (1930) susunan G. Vriens dan R.J. Djaja Atmadja, terbitan J.B. Wolters, Groningen-Batavia. Pujian untuk Belanda di isi buku:

“Doenoenge negara Walanda mapan banget, amarga ana ing saantarane kradjan-kradjan kang padagange lan pabrik-pabrike misoewoer, jaikoe Inggris, Duistschland lan Belgi. Apa maneh negara Walanda ikoe dadi doenoenge moewarane kali Maas lan Rijn, kang perloe banget toemraping lakoene dedagangan. Lan kang sisih lor lan koelon kawatesan ing segara Lor, kang lelajarane rame dewe in sadjagad.”

Buku-buku pelajaran juga mengandung keberpihakan atas nalar penguasa kolonial. Belanda ditampilkan sebagai negara beradab, kuat, dan berpengaruh di dunia. Belanda mengesahkan diri pantas menjajah atau menguasai Indonesia. Geram pada buku-buku pelajaran sejarah selera pemerintah kolonial, Agus Salim menerjemahkan buku E. Molt berjudul Sedjarah Doenia (1932). Ikhtiar itu bermaksud mengoreksi dan agak menampik nalar sejarah bentukan Belanda. Pemerintah kolonial sering cemas jika para guru bumiputra mengajarkan sejarah ke murid-murid tak menggunakan buku-buku keluaran resmi. Di pelajaran sejarah, perlawanan atau pemberontakan gampang tercipta.

Kerja besar melakukan ralat dan membenahi buku pelajaran sejarah di Indonesia berlangsung pada masa 1950-an dan 1960-an. Daftar pendek terbitan buku pelajaran sejarah: H. Hutahuruk, Tanahku, Negeriku dan Sedjarah Umum (2 jilid); Soeroto, Indonesia di Tengah-Tengah Dunia dari Abad ke Abad (2 jilid); Anwar Sanusi, Sedjarah Indonesia (3 jilid) dan Sedjarah Umum (3 jilid); Soebantardjo, Sari Sdejarah (2 jilid); Ido Garnida, Sedjarah Umum (3 jilid). Sekian buku pelajaran sejarah itu diteliti dan dikomentari secara ilmiah oleh R. Mohamad Ali di buku berjudul Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia (1963).

Dulu, ada penulis terkenal dalam mengadakan buku-buku pelajaran sejarah. Ia bernama Anwar Sanusi. Di majalah Merdeka edisi 23 Oktober 1954, iklan sehalaman: “Buku-buku sedjarah untuk sekolah menengah.” Kita membaca ada 6 buku pelajaran sejarah susunan Anwar Sanusi terbitan Pustaka Pakuan: Sedjarah Indonesia (3 jilid) dan Sedjarah Umum (3 jilid). Anwar Sanusi juga menulis buku pelajaran sekolah tingkatan dasar. Buku itu berjudul Sedjarah Indonesia untuk Sekolah Rakjat (1953). Anwar Sanusi di halaman pendahuluan berharap: “Mudah-mudahan buku ini bermanfa’at adanja.” Pada cetakan ketiga (1956), harapan berubah: “Mudah-mudahan buku ini tetap terpakai dan bermanfa’at hendaknja.”

Ingatan-ingatan kecil itu pantas dimunculkan untuk memberesi penulisan dan penerbitan buku IPS. Sekian nama mata pelajaran mengalami perubahan nama dan susunan. Keputusan menggabung sekian mata pelajaran ke IPS mengandung dampak menumpuk tapi gagal dimengerti para penentu kebijakan di pendidikan-pengajaran. Penggunaan buku pelajaran di sekolah memberi pengaruh ke murid untuk ilmu dan nilai. Buku lazim ringkasan-ringkasan sering mengandung salah. Murid jarang dianjurkan menikmati buku-buku penunjang demi semakin mengerti segala hal, terhindar dari trauma buku pelajaran.

Urusan buku pelajaran pernah menjadi urusan terbesar di UNESCO pada masa 1970-an. Pemajuan pendidikan di negara-negara berkembang sangat tergantung pada produksi buku pelajaran. Di Indonesia, buku pelajaran masih belum memberi hak penuh bagi murid untuk bergirang dengan ilmu akibat pelbagai kelemahan dan kesembronoan kebijakan pendidikan: “Bagi murid, buku peladjaran bertugas sebagai dasar untuk beladjar ssitimatis, untuk memperteguh, mengulang dan untuk mengikuti peladjaran landjutan. Dalam rangka dan isi metode pendidikan, mutu buku peladjaran sekolah amatlah penting. Lebih-lebih lagi di negara-negara berkembang, dimana dalam hal tertentu kwalitas harus melengkapi kwantitas, karena peladjaran pertama jang dihasilkan dalam mata peladjaran seringkali harus memenuhi keperluan jang mendesak" (A.J. Loveridge, Persiapan Naskah Buku Peladjaran: Pembimbing bagi Pengarang di Negara-Negara Berkembang, 1972).

Situasi itu gampang dijadikan dalih bagi penulis buku pelajaran berlaku sembrono, meremehkan, dan bermuslihat. Sumber-sumber bacaan serius dan bermutu dalam penggarapan buku pelajaran IPS mulai diabaikan dan dianggap merepotkan. Penulis gampang saja mencari informasi-informasi tanpa jaminan kebenaran di internet. Data diambil dan dipasang tanpa koreksi atau pertimbangan mengacu nalar ilmiah. Konon, penggarapan buku pelajaran diinginkan cepat dan menghasilkan untung besar, tak melulu memikirkan faedah keilmuan bagi murid.

Pemuatan keterangan Yerusalem adalah ibu kota Israel di dua buku IPS bermasalah pun diakui dari tindakan mengambil informasi serampangan di internet. Penulis buku tentu tak pernah membaca buku A. Dockster Marcus berjudul Jerusalem 1913: Akar Konflik Arab-Israel (2012) dan buku Jerusalem the Biography (2012) oleh Simon Sebag Montefiore. Buku terakhir itu terus mengalami cetak ulang di penerbit Alvabet. Kini, kita mendapat (lagi) “pelajaran” dari buku pelajaran. Memalukan!

Takdir buku pelajaran adalah terbit dan musnah. Ambisi menerbitkan buku pelajaran selalu memerlukan dana besar dan pembenaran mengacu kurikulum. Buku-buku diedarkan menjadi patokan raihan kemajuan ilmu. Buku-buku berusia pendek, dipelajarai dalam jangka waktu terbatas. Buku pelajarang jarang “abadi” dalam pengertian materi dan wujud cetak. Di Indonesia, sejak masa kolonial sampai sekarang, kita bakal sulit menghitung jumlah judul buku pelajaran. Buku-buku itu sempat dipelajari tapi lekas “dhilangkan” dan musnah tanpa sesalan. Perlakuan “biadab” itu membuat kita sulit melakukan ralat dan perbandingan mutu buku pelajaran, dari masa ke masa.

Semula, orang membeli buku pelajaran dengan harga mahal. Hitungan bulan atau tahun, buku pelajaran itu dihargai dengan ukuran kiloan menghasilkan uang sedikit.

Kita tentu tak melulu berpikiran duit dan buku pelajaran. Kehilangan atau ketiadaan buku-buku itu berarti “lubang-lubang” kegagalan melacak kesejarahan buku pelajaran untuk mengerti pengaruh kekuasaan, tata ilmu global, identitas, gejolak sosial-kultural, dan situasi ekonomi. Di Indonesia, pemerintah mungkin masih enggan mengadakan museum atau perpustakaan (khusus) mengoleksi ribuan judul buku pelajaran, sejak awal abad XX sampai sekarang.

Kini, kita terlambat mengerti setelah kemunculan kasus isi buku IPS membuat heboh akibat pencantuman Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Buku telanjur beredar dan digunakan dalam pelajaran di sekolah. Kita berhak menganggap itu kasus bebalisme dalam industri buku pelajaran dan kemampuan pemerintah memberi panduan dalam penggarapan buku pelajaran. Pada abad XXI, jauh berjarak dari masa kolonial, Indonesia masih linglung mengurusi buku pelajaran meski ditopang kebijakan bermutu dan dana besar dari negara. Kita mungkin ingin ditulari bebal dan linglung. Begitu.  


Bandung Mawardi
Penulis di pengedarbacaan.wordpress.com dan pengabarmasalalu.wordpress.com
Bagikan :

© 2016 PoCer.co | Buku Dibaca Penerbit Bicara