Indonesia Tidak Hadir di Bumi Manusia adalah kumpulan 7 tulisan Max Lane tentang “dunia Pram”, diterbitkan Djaman Baroe, 2017. Max Lane sendiri adalah penerjemah tetralogi Buru ke dalam bahasa Inggris edisi Penguin.

PRAMOEDYA Ananta Toer (Pram) adalah refleksi dari satu keteguhan hati dan konsistensi pemikiran. Kita tentu ingat polemik yang terjadi antara Pram dan Goenawan Mohamad pada tahun 2000 silam. Saat itu, Gus Dur selaku Presiden Republik Indonesia dan pemimpin Nahdlatul Ulama (NU) meminta maaf atas segala pembunuhan dan tindak kekerasan negara terhadap orang-orang komunis dan yang hanya dituduh komunis. Pram menjawab permintaan maaf itu dengan kata-kata: “Gampang amat!”

Sikap itu disesalkan oleh Goenawan, yang kemudian menulis sebuah artikel tentang Nelson Mandela yang dapat memaafkan orang-orang kulit putih yang dulu menganiaya dan menjebloskannya ke penjara selama 27 tahun. Kira-kira, inilah ide yang ingin diberikan Goenawan kepada Pram: kalau Mandela bisa memaafkan orang-orang yang mencelakainya dulu, kenapa Pram tidak?

Pram membalas artikel Goenawan dengan nada yang tegas, bahwa ia bukan Mandela dan Indonesia bukan Afrika Selatan. “Goenawan Mohamad keliru,” tulisnya. Bagi Pramoedya, apa yang terjadi di Afrika Selatan adalah segregasi rasial antara kulit putih dan kulit hitam, seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Sementara, persekusi yang terjadi pasca-peristiwa ’65 dilakukan oleh sekelompok kulit cokelat kepada sesamanya. Pram tidak dapat menerima hal itu. Ia bilang, jika ingin dituntaskan semuanya, hukum harus ditegakkan, lembaga-lembaga negara mesti bersuara dan bikin keputusan soal ketidakadilan yang diterima oleh Pram dan orang-orang sepertinya. Permintaan maaf, baginya, tak lebih dari sekadar basa-basi.

“Dalam hitungan hari, minggu, atau bulan,” kata Pram, “mungkin saya akan mati karena penyempitan pembuluh darah jantung. Basa-basi tak lagi bisa menghibur saya.”

*

Buku terbaru Max Lane, Indonesia Tidak Hadir di Bumi Manusia, kembali menegaskan sikap Pram yang konsisten itu. Menyentuh berbagai topik, dari mulai rasialisme, sosialisme, hingga nasionalisme, Max Lane memaparkan ide-ide yang ia tangkap dari seorang Pramoedya. Ide-ide Pram tidak banyak berubah, baik sebelum maupun sesudah ia diasingkan ke Pulau Buru. Soal rasialisme, misalnya, Pram sangat membenci diskriminasi yang diterima oleh orang-orang Tionghoa di Indonesia.

Bagi Pram, orang keturunan Tionghoa adalah juga orang Indonesia. Kebetulan saja mereka memiliki tradisi dan kebudayaannya yang khusus. Di masa Soeharto, hak-hak untuk melanggengkan tradisi dan mengaktualisasi kebudayaan mereka dibabat habis, termasuk nama mereka yang harus diganti.  Menurut Max Lane, apa yang dilakukan Soeharto terhadap orang-orang Tionghoa sangat bertolak belakang dengan kebijakan Soekarno mengenai mereka.

Max Lane menjelaskan, di masa Soekarno, telah ada tekanan untuk mengubah nama Tionghoa menjadi nama Indonesia. Akan tetapi, Soekarno sendiri tidak terlalu suka dengan kebijakan itu. Ia berpidato pada tahun 1963 dalam rapat umum Baperki di Senayan, dan mempertanyakan apakah sebenarnya “nama Indonesia” itu. Pertanyaan ini, seperti ditulis Max Lane, juga ditanyakan oleh Pram.

“Jika Anda ingin menjadi seorang Indonesia,” kata Soekarno waktu itu, “Anda tidak perlu mengubah nama Anda. Anda tetap ingin memakai Thiam Nio sebagai nama Anda, bagus, mengapa tidak?”

Kendati artikel terakhir-lah yang “dijual” sebagai judul buku ini, namun satu bab yang bertajuk “Pramoedya, Rasialisme, dan Sosialisme” inilah yang paling menarik bagi saya. Artikel ini awalnya merupakan kata pengantar Max Lane dalam The Chinese in Indonesia, edisi bahasa Inggris dari Hoakiau di Indonesia, yang diterbitkan di Singapura. Saya belum pernah membaca buku tersebut, namun artikel Max Lane membuat saya sadar bahwa berbagai diskriminasi yang terjadi di Indonesia pasca-kemerdekaan adalah akibat sosialisme yang tidak pernah benar-benar diterapkan.

Bagian awal dari buku Anthony Reid, To Nation by Revolution: Indonesia in the 20th Century, saya jadikan sandaran atas hal ini. Reid menulis bahwa revolusi yang terjadi pada tahun-tahun awal kemerdekaan melupakan sosialisme sebagai salah satu unsur yang seharusnya ada. Ketiadaan unsur sosialisme dalam revolusi Indonesia menyebabkan beberapa tatanan tetap dilanggengkan selepas Belanda hengkang.

Salah satu tatanan yang dilanggengkan itu misalnya adalah kenyataan bahwa banyak pejabat-pejabat di daerah yang merupakan orang-orang hasil didikan Belanda. Dan karena Belanda memprioritaskan pendidikan kepada mereka yang memiliki status ningrat, banyak pejabat itu masih menggunakan gelar kebangsawanan di depan nama-nama mereka.

Pemerintah pusat mafhum betul akan hal ini, namun sepertinya mereka menutup mata, bahkan cenderung mendukungnya. Maret lalu, saya menemukan satu arsip Kementrian Dalam Negeri dari tahun 1952. M. Roem, Mendagri saat itu, mengirim surat rahasia kepada Menteri Urusan Pegawai yang berisi permintaan untuk memperhatikan nasib kepala-kepala swapraja. Roem meminta agar mereka diberi tempat sebagai pegawai negeri berdasarkan pengalaman dan pendidikannya. Dalam surat itu, Roem mengakui bahwa permintaannya ini bersifat politis, sehingga aturan-aturan umum mengenai penerimaan pegawai biasa tidak berlaku bagi mereka.

Reid melangkah lebih jauh dengan melihat bahwa para pegawai itu membawa moral patronase ke dalam sistem administrasi mereka, satu hal yang dapat ditengarai sebagai kontinuitas dari masa kolonial dan sebelumnya. Bagi Reid, kelebihan revolusi Indonesia adalah kemampuannya dalam menyatukan wilayah-wilayah dengan beragam etnis, bukan perubahan struktural dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya.

Dampak buruknya kemudian dirasakan orang-orang Tionghoa, yang dianggap liyan oleh mayoritas warga negara Indonesia. Pada masa Orde Baru, diskriminasi yang mereka alami bukannya semakin berkurang, namun justru dilegitimasi oleh rezim yang berkuasa. Setelah peristiwa ’65, sosialisme hampir selalu dianggap sejalan dengan komunisme, dan sebab itulah ia ikut diberangus. Ketiadaannya membuat ‘keadilan sosial’ dalam Pancasila, seperti kata Pram, hanya seolah “basa-basi”.

Dalam pembacaan Max Lane, Pram tetap teguh memandang sosialisme sebagai unsur yang harus ada dalam kerangka integrasi bangsa. Isu-isu menyangkut rasialisme, sebagai dampak tidak adanya sosialisme, selalu bermunculan hingga hari ini. Saya dan Anda sama-sama tahu. Oleh sebab itulah, saya kira, terbitnya Indonesia Tidak Hadir di Bumi Manusia ini menjadi penting dan aktual.

*

Tujuh artikel yang dimuat dalam buku ini tentunya tidak melulu bicara soal itu. Saya hanya berusaha membingkainya dalam satu gagasan utama soal Pram. Secara keseluruhan, lebih banyak tema akan ditemukan oleh para pembaca. Di bagian terakhir misalnya, Max Lane berbicara mengenai Indonesia dan keindonesiaan dalam tetralogi Pram dengan menolak tesis Benedict Anderson tentang “komunitas-komunitas yang dibayangkan”. Bagi Max Lane, ide tentang Indonesia bukanlah dibayangkan, tetapi dialami.

Seperti yang dikatakan dalam pengantarnya, Max Lane tidak menulis buku ini dalam kerangka akademis yang ketat. Hal ini menjadikan artikel-artikelnya tidak terlalu berat untuk dicerna. Pembaca akan seolah diajak bertualang menyelami dunia Pramoedya dari satu tema ke tema yang lain. Tentu saja, secara keseluruhan ia bukan representasi dari Pram sendiri, namun interpretasi Max Lane atasnya.

Selamat membaca! Selamat menemukan kemungkinan bahwa sebenarnya ada urusan-urusan yang belum tuntas dalam bangsa ini, bahwa sejatinya “NKRI harga mati!” adalah semboyan politis yang relatif simplistis, dan mengekang ide-ide kita dalam visi transformasi sosial yang lebih luas.


Aufannuha Ihsani
Masih sekolah di Program Pascasarjana UGM, Jurusan Sejarah. Istrinya orang Madura, Alhamdulillah.
Bagikan :

© 2016 PoCer.co | Buku Dibaca Penerbit Bicara