Harga sebuah buku jarang dibahas. Padahal, sepanjang sejarah perbukuan, tinggi rendahnya harga buku menunjukkan juga banyak hal. Demikian juga solusinya.

KOMISI Volkslectuur sebelum berubah menjadi Balai Poestaka pernah pusing dan kecewa gara-gara penentuan harga jual buku. Harga dari penerbit belum tentu sama dengan pedagang atau agen buku. Perubahan lazim terjadi saat diperdagangkan secara bebas. Harga buku sering naik ketimbang murah. Untung di pedagang atau agen melebihi untung di pihak penerbit. Pembeli resah mengetahui perbedaan harga terbiarkan meski kecurangan sudah tampak mata.

Semula, Komisi Volkslectuur itu menunjuk Depot van Leermiddelen dalam penjualan buku-buku secara resmi. Tugas besar itu gagal menghasilkan pendapatan. Orang-oranng masih kesulitan mengetahui informasi terbitan buku dari Komisi Vollkslectuur. Iklan atau reklame buku pun jarang disuguhkan ke publik. Masa lalu buruk itu tercatat di buku berjudul Balai Pustaka Sewadjarnja (1948):

“Dalam pada itu saudagar-saudagar bangsa Tionghoa sering membeli buku-buku itu banjak-banjak dan mendjualnja dengan harga lipat dua bahkan lipat tiga. Hal itu mudah sadja, sebab harga pendjualan buku-buku komisi tersebut ialah menurut harga pokok ditambah sedikit penutup ongkos-ongkos umum.”

Harga buku jarang tetap. Ketentuan harga dari Komisi Volkslectuur dan saudagar lazim berbeda. Dulu, komisi bermisi mencetak buku untuk dijual dengan harga murah. Misi gagal di urusan penjualan. Di pasar, harga buku berubah tapi laku. Pembeli tetap menginginkan buku meski mengetahui harga naik di saudagar buku atau agen buku. Situasi itu memicu kemunculan peraturan berlaku sejak 23 Maret 1914:

“... agen-agen itu mendapat provisie 25% dari harga pendjualan. Akan mendjaga supaja harga buku djangan dinaikannja, maka dikulit buku ditjetakan harga buku.”

Peraturan itu manjur. Buku-buku terbitan Komisi Volkslectuur bentukan pemerintah mulai mencetak harga di sampul buku. Siasat penentuan harga pun ditiru penerbit-penerbit partikelir.

Kekhasan buku-buku terbitan Balai Poestaka, lanjutan dari Komisi Volkslectuur, penggamblangan harga buku di sampul. Harga tetap, berharap tak mengalami perubahan. Siasat berbeda diterapkan penerbit-penerbit partikelir cuma mencetak simbol mata uang (f) dan titik-titik. Angka harga diserahkan ke agen buku. Angka bisa ditulis di belakang tanda mata uang menggunakan pena. Pencetakan harga masih mutlak di Balai Poestaka. Kebijakan itu pernah merepotkan, luput dalam meramalkan situasi ekonomi-politik dan gelagat pasar.

Di majalah Sin Po edisi 23 September 1933, iklan sehalaman dari Drukkerij Sin Po, Batavia. Iklan diawali dua tanda seru: “Banting harga! Djoeal moerah!” Pembeli ingin dibujuk agar belanja buku dengan girang, membuang tuduhan mahal. Penggunaan kata-kata di iklan memang bermusuhan dengan mahal. Di bagian tengah, pengiklan menambahi satu tanda seru: “Harga paling moerah sendiri!” Sesumbar itu bersaing dengan penentuan harga di pelbagai penerbit. Pemastian murah menggoda orang-orang lekas membeli dan tak pelit mengeluarkan duit.

Isi iklan: “Moelai dari tanggal 1 sampe 30 Oktober 1933, boeat satoe boelan sadja. Roepa-roepa boekoe tjerita jang terseboet di bawah ini, kita djoeal dengan harga kliwat dari moerah. Harga obral boeat satoe boelan sadja, sebab maoe bikin bersi stock. Lekas beli, djangan kasi kliwat ini koetika baek.”

Kita mengenali itu cuci gudang. Harga dibuat murah agar persedian cepat habis. Pendapatan terhitung melimpah, dampak dari permainan harga murah. Mantra murah mungkin membuat orang-orang memborong atau membeli puluhan buku tanpa ragu. Buku-buku habis, untung menumpuk. Daftar sekian judul buku dan harga: Salah Mengarti (f 2.50), Doea Gadis jang Tertoekar (f 0.75), Nona Ramboet Pendek (f 0.75), Si Benang Merah (f 0.30), Pendjahat dan Penoeloeng (f 0.30), Sinar Boelan di Priangan (f 0.30), dan Itoe Djahanam (f 0.75). Sekian buku tergolong buku cerita. 

Siasat harga dari Balai Poestaka dan penerbit-penerbit partikelir menginginkan dagangan laku dan untung. Perbedaan siasat ditentukan capaian untung dan pamrih sebaran buku ke pelbagai kota. Peran agen atau saudagar menentukan pula meski harus memiliki mufakat dengan pihak penerbit-percetakan. Pembuatan rute distribusi buku cenderung lancar di kalangan saudagar Tionghoa ketimbang kebijakan Balai Poestaka. Penerbitan milik pemerintah itu pernah ingin mengedarkan buku ke kota dan desa menggunakan mobil. Kebijakan dimulai pada 1925. Mobil berkeliling untuk penjualan buku. Empat mobil digunakan dalam penjualan buku di Jawa, Sumatra, Selebes (Sulawesi), dan Borneo (Kalimantan).

Kebijakan tak selalu mulus. Di majalah Pantja Raja edisi September 1946, pihak Balai Poestaka memberi pengumuman penting. Pengumuman mengejutkan untuk harga penjualan buku: “Berhoeboeng dengan memboeboengnja ongkos-ongkos pertjetakan, maka moelai tanggal 1-9-1946 harga boekoe-boekoe Balai Poestaka dinaikkan mendjadi 4 kali harga jang tertjetak pada koelit bokoe itoe masing-masing.”

Ralat tak mau terlambat. Penerbit pantang merugi. Harga-gara telanjur turut dicetak di sampul buku, sulit dihapuskan. Orang-orang mengetahui harga itu resmi. Pengumuman di Pantja Raja bukti ketiadaan ramalan perubahan harga dipengaruhi ketersediaan kertas dan ongkos mencetak buku. Penerbit ingin pembeli maklum jika terjadi kenaikan harga. Kenaikan bukan bermaksud mencari untung besar tapi keterpaksaan dari situasi ekonomi masih amburadul.

Situasi tak menentu dalam penentuan harga buku terjadi pada masa 1950-an. Rekaman kesemrawutan kebijakan membuat harga buku ada di tulisan berjudul “Kapan Harga Buku Turun 50%? Kemunduran Penerbitan Buku Umum” dimuat di majalah Minggu Pagi, 7 Februari 1954. Kebimbangan penetapan harga bermula dari pemerintah: “Gara-gara Presiden dan Menteri Pepeka (PPK) kasih djanji bagus mau menurunkan harga buku 50%, djadinja toko buku tidak laku. Publik menanti bila kelak harga buku sudah turun 50% baru akan beli buku-buku jang dibutuhkan.”

Penundaan membeli buku dan hari-hari penantian tak pernah jelas. Pengumuman pemerintah membuat penerbit dan pedagang buku dirundung sedih bakal merugi. Konon, kebijakan pemerintah akibat demonstrasi para pelajar dengan isu besar: turunkan harga buku. Tuntutan mengarah ke buku-buku pelajaran, menular ke buku-buku umum.

Masa lalu, masa buku mendapatkan harga dengan dicetak di sampul (kulit) buku atau ditentukan oleh pedagang. Pemerintah justru pernah turut campur dalam penentuan harga, meralat kebijakan penerbit dan toko buku. Risiko rugi demi menuruti tuntutan-tuntutan kaum pelajar ingin membaca buku: berilmu sesuai amanat konstitusi dan pembenaran gerak revolusi. Harga buku jadi masalah untuk diselesaikan melalui kebijakan memaksa: berpihak ke turun, bermusuhan ke harga normal. Ingatan mengenai harga buku itu tercatat di buku dan majalah lama. Kita mengenang sambil memikirkan maksud harga-harga buku mulai dicetak lagi di sampul (belakang) dengan tambahan keterangan lokasi (pulau). Harga memang gampang mencipta bimbang, perdebatan, sesalan, sedih, dan ketakjuban. Begitu.


Bandung Mawardi
Penulis di pengedarbacaan.wordpress.com dan pengabarmasalalu.wordpress.com
Bagikan :

© 2016 PoCer.co | Buku Dibaca Penerbit Bicara