Film pada zaman Orde Baru menjadi salah satu media untuk menciptakan legitimasi historis kekuasaan. Buku "Film, Ideologi, & Militer" karya Irawanto membahas hal itu dengan sistematis dan bertahap.

PERISTIWA Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949 merupakan satu episode dari sekian banyak pertempuran yang terjadi selama masa revolusi kemerdekaan. Dunia internasional, yang terwakili oleh PBB, saat itu hendak menggelar pertemuan untuk membahas persoalan yang dihadapi oleh bekas jajahan Belanda. Argumen pemerintah Belanda saat itu jelas, bahwa sebuah negara baru bernama Indonesia belum siap untuk berdiri dan tidak memiliki militer yang mumpuni. Bagi mereka, yang ada hanya ekstremis-ekstremis dan para pembuat onar semata.

SU 1 Maret dilancarkan untuk membantah anggapan tersebut. Meski pendudukan pihak republik di Yogyakarta hanya bertahan selama enam jam, namun setidaknya serangan itu cukup membuktikan bahwa mereka masih memiliki kekuatan. Di sinilah, kemudian, SU 1 Maret memiliki arti pentingnya.

Persoalannya kemudian, bagaimana peristiwa tersebut diingat? Kita sama-sama tahu, apa yang dialami dan apa yang diingat adalah dua hal yang berbeda. Peristiwanya akan tetap satu, namun pengingatan atasnya dapat digunakan untuk berbagai kepentingan: mengobarkan semangat, menolak sesuatu, hingga bahkan menumbuhkan kebencian. Oleh sebab itulah, kekuasaan, yang juga mengendalikan sejarah, berusaha menunggalkan ingatan orang-orang atas sebuah peristiwa.

Pierre Nora dalam “Between Memory and History: Les Lieux de Memoire” menulis bahwa penunggalan atas ingatan ini membutuhkan alat, yang disebutnya sebagai ‘situs-situs ingatan’ (sites of memory). Bagi Nora, situs-situs ingatan ini adalah pengejawantahan pamungkas dari kesadaran untuk mengingat.

Pihak-pihak yang memegang kekuasaan sadar bahwa mengingat itu penting. Maka itulah, kita dapat mengunjungi Museum Lubang Buaya untuk mengingat “kekejaman PKI dan bahaya laten komunisme” atau sejak lama merayakan Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November kendati sosok Bung Tomo sendiri baru ditahbiskan sebagai “Pahlawan Nasional” pada 2008 silam.

Film, sebagai sebuah media komunikasi massa, memiliki potensi untuk menjadi salah satu jenis dari situs-situs ingatan itu. Dengan demikian, film yang dibuat berdasar pada SU 1 Maret juga berusaha menekankan pentingnya peristiwa tersebut. Lebih jauh, ia bahkan dapat membangun konstruksi tentang siapa yang paling punya peran di sana.

*

Buku Budi Irawanto, Film, Ideologi, & Militer, memang tidak berbicara mengenai politik ingatan itu. Ia lebih melihat bagaimana hegemoni militer bekerja dalam sinema-sinema di Indonesia. Kendati demikian, buku ini berjumpa pada satu titik temu dengan studi-studi politik memori, bahwa setiap kuasa membutuhkan legitimasi historis, dalam medium apapun, tak terkecuali sinema. 

Irawanto mengambil tiga contoh film: Enam Djam di Djogja, Janur Kuning, dan Serangan Fajar. Ketiganya sama-sama berkisah tentang perjuangan bersenjata pada masa revolusi. Film pertama, Enam Djam di Jogja, diproduksi pada 1951, hampir tidak berjarak dengan peristiwa yang diangkat di dalamnya. Sementara, Janur Kuning dan Serangan Fajar, berturut-turut dirilis pada 1979 dan 1981, saat iklim politik telah berubah jauh dan Orde Baru sedang giat-giatnya “membangun”.

Produksi dua film terakhir itu tidak luput dari campur tangan militer. Irawanto mencatat, produser Janur Kuning adalah PT. Metro 77 yang merupakan milik seorang anggota senior polisi di Jakarta dan  PT. Karya Mandiri, perusahaan milik seorang mantan kolonel. Sementara itu, Serangan Fajar diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara (PPFN), badan yang diketuai oleh Brigjen G. Dwipayana. Dwipayana merupakan staf pribadi presiden dan bertanggung jawab atas setiap publikasi istana.

Tesis utama Irawanto adalah bahwa ketiga film tersebut menonjolkan peran militer ketimbang sipil dalam perjuangan yang dimaksud. Bagi Irawanto, film bukan refleksi atas realitas, melainkan representasi. Hal ini menjadikan sebuah film memiliki potensi untuk membentuk ulang realitas berdasarkan sudut pandang dari pembuatnya. Walhasil, melalui serangkaian dialog, musik latar, serta beragam gambar dan teknik pengambilannya, sebuah film ingin berusaha menyajikan pesan-pesan tertentu.

Irawanto mencoba untuk menangkap pesan-pesan itu dan menganalisisnya secara struktural. Berangkat dari asumsi dasar Aart van Zoest, ia memandang bahwa film dibangun dengan tanda-tanda. Yang menarik dalam sinema Indonesia, sebagaimana dituliskannya kemudian, adalah bahwa narasi lebih mendominasi daripada bahasa gambar. Oleh sebab itulah, dialog dalam ketiga film yang dikaji menempati porsi yang sangat besar dalam analisis Irawanto.

Misalnya, dalam film Enam Djam di Jogja, Irawanto menengarai satu adegan di mana Mohtar, seorang tokoh pemimpin gerilya, sedang memimpin sebuah rencana penyerangan. “Bahwa dengan serangan umum ini akan mem-backing wakil-wakil kita yang tengah omong-omong di Lake Success,” katanya. Irawanto melihat bahwa kata “omong-omong” yang digunakan terkesan mengecilkan pentingnya diplomasi. Bagi Mohtar dan kawan-kawannya, perjuangan bersenjata, kendati tak bisa lepas dari proses revolusi kemerdekaan secara keseluruhan, masih lebih penting ketimbang “omong-omong” semata.

Contoh lain yang dipaparkan Irawanto adalah bagaimana Soeharto dijadikan pusat narasi dalam Janur Kuning. Sultan Hamengkubuwono IX digambarkan sebagai pemimpin tradisional yang mesti meminta saran kepada Soeharto. Begitu pula, sosok Jenderal Soedirman dalam film tersebut terkesan sakit-sakitan, pasrah, dan tak mampu membuat keputusan-keputusan yang strategis. Sebaliknya, Soeharto diposisikan sebagai pemimpin yang selalu ada bagi bawahannya.

Penggambaran sosok Soeharto yang “luar biasa” ini dicatat oleh Irawanto dan tampak dalam berbagai adegan. Saat para pasukan lelah berjalan, Soeharto tetap terlihat semangat. “Berjalan tujuh hari tujuh malam, Pak Harto tak pernah istirahat!” katanya. Dalam adegan yang lain, Soeharto bertindak sebagai pemimpin yang baik dengan memastikan anak buahnya mendapat makanan terlebih dahulu sebelum dirinya sendiri.

*

Sebab pertama kali ditulis sebagai sebuah skripsi, Film, Ideologi, & Militer menjadi satu buku dengan satu gagasan yang utuh. Saya rasa, inilah kelebihan utama buku ini, bahwa Irawanto mengemukakan pokok-pokok pikirannya secara sistematis dan bertahap. Pada bab pertama pembaca akan menemukan ulasan mengenai hubungan antara film dengan masyarakat, sesuatu yang menjadi latar belakang ditulisnya buku ini, lengkap dengan pisau bedah yang akan digunakan Irawanto. Bab-bab selanjutnya berturut-turut akan membincangkan tentang hegemoni militer di Indonesia, hubungan antara hegemoni itu dengan produksi film, hingga masuk ke persoalan inti, di mana Irawanto menguak konstruksi hubungan sipil-militer dalam film-film yang ia kaji.

Film, Ideologi, & Militer bukanlah buku baru. Ia pertama kali terbit pada 1999 dan dicetak ulang beberapa bulan yang lalu. Namun begitu, bukan berarti buku ini tidak aktual. Ia tetap relevan ketika kita berbicara tentang bagaimana sebuah rezim dapat mempengaruhi budaya populer. Atau, setidaknya, buku ini dapat dijadikan sebagai model penelitian saat ingin melakukan riset mengenai film dan perfilman di tanah air.

Maka itulah, keterlambatan buku ini untuk cetak ulang bukanlah satu hal yang harus disesalkan. Justru sebaliknya, dengan makin berjaraknya masa lalu dan perbedaan berbagai macam keadaan, akankah kita memaknai sinema-sinema di masa Orde Baru dengan cara yang sama? Budi Irawanto, dengan terbitnya buku ini, seolah menantang kita untuk menjawabnya.


Aufannuha Ihsani
Masih sekolah di Program Pascasarjana UGM, Jurusan Sejarah. Istrinya orang Madura, Alhamdulillah.
Bagikan :

© 2016 PoCer.co | Buku Dibaca Penerbit Bicara