Dalam sebuah wawancara singkat dengan Andrenaline Katarsis, Gusmuh menguraikan pandangan-pandangannya tentang banyak hal: dari mulai kiat memelihara monster sampai pengembaliannya ke barak...

SEBAGAI FANS BERAT garis keras Muhidin M Dahlan atau lebih genah disapa Gusmuh, pertemuan dengannya tentu menjadi sesuatu yang istimewa. Kami bertemu pertama kalinya di tempat kos Rama Prabu, di daerah Geger Arum, Bandung. Ditemani kopi dan susu coklat, dan berbatang-batang rokok kretek, saya coba mewawancarainya barang sedikit tentang kisruh – pagebluk wacana pemberangusan buku yang sedang hangat-hangatnya beberapa waktu lalu. Berikut ngalor-ngidul saya dengan Gusmuh:

Menurut pandangan Anda, ada apa yang terjadi dengan fenomena sekarang, Gus?

Saya kira situasi kayak gini itu adalah bagian dari kekayaan khazanah dan dinamika. Kalau kita baca bukunya Baez (Fernando Baez, penulis buku ‘Penghancuran Buku Dari Masa Ke Masa’), setiap orang punya potensi untuk melarang. Semua orang, lembaga, dan tentu saja rezim punya potensi sebab di belakang kepalanya itu ada konsepsi melarang, membatasi. Potensi untuk melarang-larang itu selalu ada.

Nah, potensi itu tidak akan muncul kalau ada saringan demokratisasi, keterbukaan, dan hal-hal yang lainnya. Tapi monster larang-melarang itu akan tetap ada. Sedemokratis apapun tetap dia punya monster di belakang kepalanya. Dia akan selalu ada, lalu bisa lenyap bahkan bisa dinetralisir dengan sikap-sikap demokratis, pendidikan, pengalaman bergaul, pengalaman berdiskusi dan pengalaman bagaimana menginternalisasi kemarahan.

Jadi setiap manusia itu memelihara monster larang-melarang ya?

Semua orang ada. Itu kata Baez. Artinya, potensi membakar buku di setiap orang itu ada. Jika ditarik  secara abstrak, potensi melarang itu akan selalu ada. Toh, lema “Larang” itu juga ada. Bahkan ketika kita melarang anak untuk jangan begini jangan begitu, itu juga potensial. Makanya larang-melarang itu akan tetap ada. Bukan hal yang tiba-tiba, karena potensi itu terinternalisasi. Tinggal kapan waktunya keluarnya monster itu. Ada potensi apa dan pada momentum apa, nanti lawannya adalah sikap yang waras, demokratis, pengalaman-pengalaman yang panjang menghadapi situasi, bagaimana mengolah kemarahan diri dan lain-lain.

Kalau gitu, tindakan-tindakan pelarangan itu sudah menjadi bagian internal dari psikologi manusia, sehingga terakumulasi nantinya menjadi rezim kemarahan?

Ya. Dia berlaku di mana saja ‘kan?  Bisa berlaku di sebuah organisasi, memecat orang, jika ada yang enggak setuju lalu disingkirkan dan sebagainya. Itu ‘kan potensi. Lalu yang harus dilakukan adalah membuat sistem tentang bagaimana potensi virus marah dan melarang itu tetap ada sebagai monster karena itu bagian dari pola pikir. Tidak perlu yang selalu negatif, karena dia akan melakukan kritisasi yang menyebabkan orang kritis itu karena ada itu. Nah, bagaimana caranya dia menjadi sehat dan menjadi kritis.

Caranya bagaimana itu?

Ya, harus dibiasakan diskusi. Dengan berdiskusi, selain kita terbiasa ‘clash’ menghadapi benturan-benturan pikiran, kemudian tahu caranya memanajemen untuk bagaimana menemukan titik kompromi. Karena dalam berdebat itu butuh kompromi.

Jadi, ada beberapa kebenaran dalam banyak hal yang hanya bisa didapatkan lewat perdebatan.

Macam-macamlah itu. Mulai dari hal-hal paling sederhana di keluarga sampai negara. Mungkin mereka sendiri sedang mencari kebenaran, tapi tempatnya ada dalam perdebatan. Nah, kala itu dibiasakan maka dia akan terbiasa berdialektika, kritis dan seterusnya.

Tapi itu butuh proses yang lama, Gus?

Lha iya, karena pendidikan itu prosesnya lama. Bukan proses instan. Karena masalah pengalaman, kok. Kalau pendidikan instan itu ya, bimbel. Makanya sejak dari awal Ki Hadjar Dewantara itu memulainya dengan tri pusat pendidikan: pusat keluarga, pusat sekolah dan pusat pergerakan. Kalau ketiga itu dipadukan, maka pribadi itu akan sangat kaya. Sikap-sikap yang suka marah itu tetap akan hidup, tapi ukurannya kecil. Enggak membunuh hal-hal yang lain. Dan itu tetap terpelihara, lha namanya juga kehidupan kok. Sikap melarang itu ‘include’ dalam diri manusia.

Jadi sampai akhir dunia pun akan terus begini ya Gus?

Itu akan selalu begitu. Negara demokratis mana sih yang enggak pernah melarang-larang? Jadi kita ini enggak liberal-liberal amat, karena itu semua intrinsik dalam diri manusia. Tinggal bagaimana membuat monster-monster itu enggak liar.

Jadi apa yang sudah dilakukan kawan-kawan di Bandung, Jogja dan Jakarta kemarin itu adalah usaha untuk membunuh monster-monster itu?

Bukan dibunuh, tapi monster itu dikembalikan ke baraknya masing-masing. Sehingga tidak membakar seluruh potensi kemanusiaan yang ada.

Semua ini harus segera diselesaikan ya, Gus...

Iya, semua kekacauan ini harus segera diselesaikan. Kalau nggak, akan terus menghantui. Karena kita jarang menyelesaikan masalah sampai tuntas ke akarnya. Semua persoalan yang terjadi selalu saja dikompromikan. Atau kemungkinan jangan-jangan sudah menjadi wataknya bahwa bangsa ini selalu tidak bisa menyelesaikan masalah. Selalu mengendapkannya, kalau bisa melupakannya.

Lalu siapa yang salah dong?

Ini semua dikembalikan lagi ke pusat. Memperbincangkan sesuatu yang salah secara terbuka, saya kira adalah kemajuan. Karena bagi saya, tabu itu sesuatu yang harus dibiasakan untuk dibicarakan. Supaya dia menjadi dialektika. Karena kalau disembunyikan dia akan menjadi liar.

Sesuatu yang disembunyikan pasti liar.

Dengan forum dan simposium?

Upaya yang dilakukan macam simposium dan debat terbuka itu adalah bagian dari upaya masyarakat membiasakan diri untuk melihat tabu secara kritis progresif. Dan ada upaya-upaya kultural untuk mengarah ke sana. Tidak hanya tujuan non-formal,  tapi paling tidak membiasakan diri untuk kita membicarakan bukan hanya masalah PKI, tapi juga Darul Islam, PRRI dan lain-lain. Itu ‘kan nggak selesai semua. Berganti rezim, ya sudah selesai. Watak itu selalu ada, dan masalah ‘65 ini yang paling besar. Menjadi fokus. Sebenarnya masalah lain juga masih banyak, kayak masalah Papua, Aceh dan seterusnya.

Lalu upaya rekonsiliasi yang dilakukan negara dan Komnas HAM, menurut bung gimana tuh? Apakah proses rekonsiliasi yang harus terus didorong ataukah proses kultural yang harus terus dijajaki oleh banyak elemen masyarakat?

Dua hal itu harus bergerak bersama. Ada yang harus bergerak di tingkat hukum dan penjajakan di tingkat kultural. Itu semua harus dilakukan oleh beda-beda orang. Beda-beda agen untuk bergerak bersama. Biar tidak yang satu bergerak, yang lainnya mandek. Di tingkat kebudayaan itu, elemen-elemen masyarakat sipil itu mengobati luka dengan cara membiasakan diri untuk bagaimana membincangkan tabu ini di ruang publik secara terbuka tanpa adanya perasaan takut, terintimidasi, tekanan dan lain sebagainya.

Lalu di level hukum bagaimana?

Dalam soal positivistik, soal hukum itu harus terus berlangsung. Karena saya kira ini masalah HAM berat, lho. Pasti ada prosedurnya. Pasti ada cara-caranya. Nah, orang hukumlah yang harus menjelaskan itu. Itu penting dilakukan. Nah, kemajuan yang sudah kita capai selama ini sebenarnya sudah bagus. Misalnya, tapol boleh ikut pencalonan calon legislatif. Itu dibolehkan oleh konstitusi kita. Sudah ada keputusannya, lho. Artinya, dengan secara tidak terlalu verbal menyatakan bahwa diskriminasi itu dilakukan secara pelan-pelan di depan hukum. Bahwa di hadapan negara, apapun pretensi politiknya baik di masa lalu atau masa kini, sama di depan hukum. Punya hak-hak yang sama.

Kalau melihat konstelasi politik sekarang untuk lima tahun ke depan, kira-kira apakah butuh waktu yang lama untuk proses penyelesaian ini, Gus?

Masalah waktu saya kira tentatif, tergantung rezim ini punya keinginan menyelesaikannya apa tidak. Tapi kalau melihat karakter Jokowi, dia ini ingin selalu menyelesaikan masalah. Dia tidak takut ini takut itu, gitu lho. Ada masalah infrastruktur langsung dia tangani. Nah, untuk kasus-kasus yang belakangan terjadi ini, dia tampaknya ingin menyelesaikan ini. Karena ini bagian dari janji politiknya yang harus dia jalankan. Ada komitmen moral yang mesti dia jalankan. Dan ini sudah dia mulai. Sementara masyarakat sedang terus menagih-nagih janjinya itu. Tapi jangan lupa, proses demokrasi ini harus terus dijaga. Jangan dibiarkan melenggang begitu saja. Jangan sampai kebebasan ini ditunggangi orang lain yang tidak dijaga baik oleh masyarakat sipil.

Bagaimana menjaga suasana demokratisasi ini sih, Gus?

Salah satunya harus dijaga dengan kewarasan. Jangan pernah membiarkan watak orde serdadu ini menjadi dominan.

Waduh. Lha terus apa dong yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mendorong proses itu?

Generasi '65 ini ‘kan habis satu-satu nih, sebentar lagi generasi itu akan hilang. Saya kira salah satu jalan kebudayaan yang panjang ini adalah dengan memperjuangkan literasi HAM menjadi literasi nasional. Jadi dia akan menjadi bagian dari kampanye nasional  untuk melek literasi HAM. Bukan hanya buat para mahasiswa, tapi literasi HAM ini harus dipupuk sejak dini. Maka penting saya kira untuk mengembangkan literasi HAM selain literasi korupsi dan seterusnya itu.

Jadi harus diperbanyak literasi HAM ini ya?

Bukan cuma diperbanyak, tapi harus masuk sekolah. Karena generasi akan berkembang, sementara generasi lama akan hilang. Generasi baru akan muncul. Maka harapan kita berada pada generasi baru ini, karena itulah literasi HAM ini wajib masuk sekolah. Dengan ini maka kita sudah berupaya menghambat watak-watak yang bertentangan dengan HAM.

Oke, Gus. Sip. Terimakasih ya...

Oke sip...


Andrenaline Katarsis
Andrenaline Katarsis, nama akun yang aslinya bernama Andrias ini nyemplung di dunia buku sejak tahun 2000. Tahun 2004-2006 pernah jadi penjaga perpustakaan - tokobuku 'Das Mutterland'. Kini sedang coba-coba menerbitkan buku secara "indie".
Bagikan :

© 2016 PoCer.co | Buku Dibaca Penerbit Bicara